HUJAN SEMALAM, SMPN 126 TERENDAM
Tanggal Berita: 16 - 05 - 2008
Hujan deras yang mengguyur wilayah Ibukota sejak Rabu (14/5) malam, menyisakan genangan air di beberapa wilayah di Jakarta Timur. Salah satunya di lingkungan SMPN 126 Batu, Ampar, Kramatjati. Gedung sekolah yang berdiri di atas lahan sengketa itu, sejak tadi malam sudah digenangi air hujan. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah itu, Kamis (15/5) terganggu. Tak sedikit sepatu dan seragam siswa basah terkena genangan air. “Pokoknya setiap turun hujan, sekolah ini pasti kebanjiran,” ujar Kepala Sekolah SMPN 126, Dedy Haryadi, Kamis (15/5).
Genangan air terjadi karena wilayah tersebut berbentuk seperti cekungan, sehingga air mudah menggenang. Apalagi persis di samping sekolah itu terdapat tempat pembuangan sementara (TPS) sampah dari warga RW 03 Kampung Tengah, Kramatjati. Sehingga air dari TPS itu mengalir ke lingkungan sekolah. Umumnya, genangan air mengenangi pelataran sekolah. Tak jarang juga masuk ke ruangan kelas.
Beberapa siswa di sekolah itu mengaku merasa terganggu dengan kondisi seperti ini. “Ya kita jelas terganggu karena tidak leluasa bergerak. Kalau mau ke ruangan kelas juga harus lewat samping, itu pun harus pakai bangku yang dijadikan jembatan untuk lewat,” ujar Agung, salah seorang siswa.
Melihat kondisi ini, pihak sekolah terpaksa mengambil 10 bangku dari ruangan kelas untuk dijadikan "jembatan". Jembatan yang terbuat dari bangku-bangku siswa itu ditempatkan di pintu gerbang sekolah. Sehingga siapa pun yang ingin memasuki sekolah itu, jika tak ingin basah sepatunya, harus melewati “jembatan” bangku itu.
Termasuk Kasudin Pendidikan Dasar Jakarta Timur, Zaenal Soleman yang berkunjung ke sekolah itu. Ia terpaksa harus melewati "jembatan" bangku untuk dapat masuk ke lingkungan sekolah. Hal serupa juga dilakukan oleh puluhan wartawan media cetak dan elektronik. Karena itu, Zaenal berjanji akan mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta, agar gedung SMPN 126 itu direhab total. Sehingga sekolah yang saat ini dihuni lebih dari 1.000 siswa ini tidak kebanjiran lagi. Penulis: NURITO, Sumber: naruto, http://www.beritajakarta.com/
SISWA SDN 05 DAN SMPN 126 HARUS SEKOLAH DI LAHAN SENGKETA
Tanggal Berita: 15 - 05 - 2008
Ancaman penyegelan gedung SDN 05 Batu Ampar dan SMPN 126 Jakarta Timur, tampaknya menjadi perhatian serius Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) DKI Jakarta, Sukesti Martono. Sebagai orang nomor satu di Dinas Dikdas, tentu ia berharap penyegelan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan tersebut tidak terjadi.
Apalagi saat ini, baik di SD maupun SMP tangah padat kegiatan, mulai dari ujian nasional (UN), UN susulan, ulangan umum, hingga pembagian rapor dan ijazah. Yang membuatnya lebih prihatin adalah, siswa di dua sekolah itu terpaksa harus belajar di gedung yang lahannya dalam keadaan sengketa. “Sudah bangunan fisiknya memprihatinkan, status tanahnya tidak jelas pula,
Sukesti menandaskan, hendaknya antara persoalan hukum dengan masalah pendidikan jangan dicampuradukan. Karena keduanya sangat jauh berbeda. Karena itu, dia meminta agar pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan ini mau memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti pendidikan di sekolah itu dengan tenang.Baginya, kegiatan pendidikan di dua sekolah yang nasibnya tinggal menghitung hari ini harus tetap berjalan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Muctar Pakpahan selaku kuasa hukum dari Weni Azis yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan itu akan menyegel gedung tersebut Kamis (15/5). Jika rencana itu jadi dilaksanakan, maka bisa dipastikan ribuan siswa di dua sekolah itu akan telantar.
Kepala SDN 05 Batu Ampar Djumiwanti dan Kepala SMPN 126 Dedy Haryadi, tetap berharap agar pihak Muchtar Pakpahan memberikan kelonggaran waktu. Sehingga kegiatan KBM hingga puncaknya pada tanggal 30 Juni, saat pembagian raport siswa dapat berjalan lancar.
“Tidak banyak yang kami harapkan. Kami hanya ingin kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya, tanpa ada gangguan sedikitpun,” ujar Djumiwanti diamini Dedy Haryadi.
Kasudin Dikdas Jakarta Timur, Zaenal Soleman, mengatakan sejauh ini pihaknya telah siap mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi, jika penyegelan itu benar-benar dilakukan. Namun strategi apa yang akan dilakukannya, ia enggan berkomentar. “Yang jelas, ya kita akan melakukan manuver baru. Bentuknya bagaimana, ya lihat saja nanti, tunggu tanggal mainnya,” ujarnya pada beritajakarta.com singkat. Penulis: NURITO, Sumber: nurito, http://www.beritajakarta.com/
JAM KERJA GURU, TENAGA MEDIS, PEMADAM KEBAKARAN DIREVISI
Tanggal Berita: 28 - 03 - 2008
Badan Kepegawaian daerah DKI Jakarta akan menyempurnakan kebijakan mengenai pengaturan kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Penyempurnaan ini khususnya ditujukan bagi guru, pegawai rumahsakit, dan petugas pemadam kebakaran.
Kepala BKD DKI, Sukesti Martono, menuturkan, kebijakan penyempurnaan jam kerja PNS ini tetap mengacu pada Keppres 68/1995 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja PNS. "Dalam peraturan tersebut minimal PNS bekerja 37,5 jam setiap minggu," ungkap Sukesti Martono di Balaikota, Kamis (27/3).
Namun ia mengungkapkan peraturan tersebut perlu disempurnakan, khususnya bagi PNS yang tergolong jabatan profesi seperti guru, pegawai rumah sakit dan pemadam kebakaran.
Sukesti mencontohkan untuk guru telah diatur dalam undang-undang dimana seorang guru minimal mengajar 24 jam dan maksimal 40 jam setiap minggu. Total jam tersebut digunakan untuk persiapan materi pelajaran dan proses adiministrasi.
"Inilah yang perlu disempurnakan. Di satu sisi ada undang-undang pengaturan jam mengajar namun di sisi lain, guru juga harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai PNS," jelas Sukesti.
Untuk itu, Pergub ini akan mengamanatkan pengaturan jam kerja tersebut. Nantinya, lanjut Kepala BKD ini, pihaknya akan mendelegasikan kepada para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk pengaturan khusus. Di antaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kebakaran, Perhubungan, yang memiliki tugas berbeda dan memiliki kekhususan karena mereka sebagai pekerja lapangan.
Guru misalnya, jelas Sukesti, hari Sabtu tetap masuk. "Artinya mekanisme pelaksanaanya harus diatur oleh kepala dinas-nya," ungkap Sukesti.
Selain guru, pegawai Dinas Kesehatan yang di tempatkan puskesmas dan rumahsakit umum daerah (RSUD) dan pegawai Dinas Kebakaran bertugas 24 jam sehari. Tahap pelaksanaannya umumnya dibagi dengan sistem shift.
Ia juga mengungkapkan bagi PNS yang mangkir saat hari kerja, pihaknya tetap memberikan sanksi, seperti pengurangan uang kesra Rp 25 ribu setiap kali tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. "Hal tersebut telah diatur dalam PP 30/1980 tentang Disiplin PNS," ujarnya.
Sementara itu saat disinggung mengenai wacana memajukan jam kerja PNS untuk mengurangi kemacetan, Sukesti menegaskan itu hanya diberlakukan bagi para pelajar. "Untuk mengurangi beban lalu lintas akibat kendaraan pribadi, kita anjurkan PNS menggunakan busway," pungkasnya. Penulis: elky, Sumber: elky, http://www.beritajakarta.com
UN DI SMPN 126 & SDN 05 BATU AMPAR BERJALAN LANCAR
Tanggal Berita: 14 - 05 - 2008
Ancaman penyegelan gedung SDN 05 Batu Ampar, Kramatjati, Jakarta Timur, oleh pemilik sah lahan sekolah tersebut, ternyata tidak mempengaruhi pelaksanaan ujian nasional (UN) di sekolah tersebut. Suasana hari pertama pelaksanaan UN di sekolah itu berjalan lancar. Bayangan mengerikan akan terjadinya penyegelan gedung tak terlihat sama sekali. Padahal sebelumnya, Muchtar Pakpahan selaku kuasa hukum dari Weni Azis (pemilik tanah-red) mengancam akan menyegel dua bangunan sekolah sekaligus (SDN 05 dan SMPN 126), menyusul adanya putusan PK Mahkamah Agung atas kasus sengketa tanah tersebut. Putusan tersebut menyatakan Weni Azis berhak mengusai secara sah lahan tempat berdirinya dua bangunan sekolah tersebut.
Pantuan beritajakarta.com di sekolah tersebut, nampak seluruh siswa kelas VI yang berjumlah 53 orang itu dapat mengikuti UN dengan aman dan tertib. Di benak tunas-tunas bangsa ini hanya ada satu keinginan yakni, bagaimana UN itu dapat dikerjakan degan baik dan benar. Sehingga mereka dapat lulus dengan memperoleh nilai baik. Mereka tak mengerti apakah gedung yang selama kurang lebih 6 tahun dijadikan tempat menimba pendidikan formal itu akan disegel atau tidak. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru-guru yang mengajar di sekolah itu.
“Seluruh siswa dapat mengikuti UN dengan lancar. Kami juga tak pernah merasa dibayangi perasaan was-was apakah bangunan ini akan disegel atau tidak. Yang jelas, kami di sini semua enjoy saja,” ujar Djumiwanti, Kepala SDN 05 Batu Ampar, Selasa (13/5).
Bahkan Zaenal Soleman, Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakarta Timur pun menaruh perhatian khusus terhadap SDN 05 Batu Ampar itu. Buktinya, sejak UN mata pelajaran Bahasa Indonesia ini dimulai pada pukul 08.00 hingga berakhir pada pukul 10.00 WIB, Zaenal tetap berada di sekolah itu. Ia baru meninggalkan sekolah tersebut setelah seluruh siswa itu pulang ke rumah masing-masing. Bahkan Zaenal bersama Djumiwanti sempat menyalami seluruh peserta UN.
Kepada wartawan, Zaenal mengatakan pihaknya berharap penyegelan itu diurungkan oleh pemilik tanah. Apalagi saat ini tengah diadakan UN selama tiga hari di sekolah itu. “Jadi kami berharap, pihak yang merasa memiliki lahan ini mau untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti ujian dengan lancar,” harapnya.
Djumiwanti mengatakan, setelah UN selesai akan dilanjutkan dengan ujian sekolah yang digelar Jumat (16/5) hingga Senin (19/5) mendatang. Selan itu, akna dilaksanakan ulangan umum bagi siswa kelas I dan kelas V. “Pokoknya mulai hari ini hingga bulan Juni, kegiatan di sekolah ini padat. Puncaknya adalah pada tanggal 30 Juni dimana siswa kelas 1-V menerima pembagian raport masing-masing,” ujar Djumiwanti. Penulis: NURITO, Sumber: nurito, http://www.beritajakarta.com/
EBOOK SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI MAHALNYA BUKU
Tanggal Berita: 31 - 03 - 2008
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan, dengan adanya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara signifikan telah meringankan beban orang tua, tetapi di mana-mana masih ada keluhan tentang mahalnya harga buku. "Program ini (ebook) telah didukung oleh Presiden dan saya yakin menjadi solusi dari mahalnya buku akhir-akhir ini," katanya pada acara Rapat Koordinasi TIK Nasional Tahun 2008 di Pusdiklat Pegawai Depdiknas, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Kamis (27/03/2008) .
Hadir dalam acara Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh, Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nandika, Kapustekkom Depdiknas Lilik Gani, Pejabat eselon II Depdiknas, Para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, Kepala Balai Tekkom, dan Ketua Tim TIK Provinsi.
Mendiknas mengatakan, pada 2008 fungsi Jardiknas akan dioptimalkan menjadi wadah program buku murah atau ebook bagi peserta didik. Apabila ada pihak yang berminat untuk memperdagangkan buku-buku tersebut dapat mengunduh secara gratis, mencetak, dan kemudian menjualnya. "Tetapi harganya tidak boleh melampaui harga yang ditetapkan," katanya.
Mendiknas memperkirakan, harga cetak buku tidak akan melampaui Rp.8.000,00 per buku. Sekarang ini, kata dia, harga buku-buku untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs rata-rata Rp.25.000,00. "Jadi harga buku itu menjadi sepertiganya saja. Harganya menjadi murah sekali nanti."
Mendiknas mengatakan, sebagaimana disampaikan oleh Presiden pada rapat evaluasi program di Gedung Bidakara, Jakarta pada 6 Februari 2008, program ini akan menghilangkan monopoli penerbitan buku pelajaran dan diharapkan bisa menurunkan harga buku.
Aplikasi ebook yang akan diletakkan di Jardiknas saat ini sedang dalam proses pengembangan dan diharapkan selesai pada Juni 2008. Direncanakan, akan diresmikan oleh Presiden pada 1 Agustus 2008. "Sebanyak tiga puluh tujuh jilid akan diupload minggu depan dan ditambah dua belas jilid akhir bulan ini. Kemudian akan dilaunching oleh Presiden sebanyak minimal 200 judul buku," ujar Mendiknas.
Adapun sebanyak 37 buku tersebut meliputi buku teks pelajaran jenjang SD/MI Ilmu Pengetahuan Alam (6 judul), Matematika (4 judul), dan Bahasa Indonesia (10 judul). Pada jenjang SMP/MTs Matematika (3 judul) dan Bahasa Indonesia (6 judul), sedangkan pada jenjang SMA/MA Matematika (1 judul), Bahasa Indonesia (3 judul). Sementara pada jenjang SMK/MAK Matematika (3 judul) dan Bahasa Indonesia (1 judul).*** Sumber: Pers Depdiknas, www.depdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar